DPR RI Setujui Laksamana Yudo Margono Menjadi Panglima TNI
Jakarta, Dekannews - Komisi I DPR RI baru saja menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) terhadap Laksamana TNI Yudo Margono.
Saat RDPU tersebut, Anggota DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menekankan perlunya mengembangkan sistem pertahanan di Indonesia. Untuk itu, Dave berharap Laksamana Yudo Margono bisa menjalankan tugas secara sistematis dan dapat mengoptimalkan segala upaya agar pertahanan dan keamanan Indonesia menjadi lebih baik lagi.
"Masa tugas Beliau itu kalau dilihat aturan, hanya sampai tahun depan. Paling lambat 1 Desember 2023, itu waktunya sedikit. Akan tetapi waktu yang sedikit itu cukup untuk dilakukan bila bekerjanya secara sistematis. Kita harapkan beliau itu bisa mengoptimalkan seluruh kekuatan yang beliau miliki, matra yang ada semua bisa saling berkoordinasi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga semua objektivitas dan juga target-target dapat tercapai,” ujar Dave kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jumat (2/12).
Selain itu, Dave juga menekankan mengenai masalah keamanan di Papua, Aceh, hingga di Laut Cina Selatan. Menurutnya, harus ditinjau kembali apakah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem teknologi pertahanan sudah optimal atau belum.
“Atau kita ikut berinvestasi dengan membeli peralatan tempur yang lebih banyak, tapi harus dilihat juga kemampuan perekonomian Indonesia agar uang dan waktu yang ada itu dapat dioptimalkan dengan baik,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Selain poin-poin tersebut, Dave juga berharap calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi ancaman tidak terduga dan dapat terjadi kapan saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam hal mempertahankan dan melindungi NKRI.
“Ancaman-ancaman serangan dari luar selalu ada, baik dari di Cina Selatan, Selat Malaka, penyelundupan terus juga demoralitas prajurit juga selalu ada, terus juga masalah penegakan hukum. Hal itu menjadi poin-poin utama untuk kita kerjakan dengan tepat” tutupnya. EDP
